Disdik Banten Hutang Soal UN Rp 3 Miliar

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Hudaya Latuconsina mengungkapkan, Dinas  Pendidikan (Disdik) Provinsi Banten masih memilik hutang kepada percetakan di Tangerang senilai Rp 3 miliar.

Hutang ini merupakan biaya pencetakan soal ujian nasional (UN) 2013 tingkat Sekolah Dasar (SD).

"Pengadaan soal UN tidak bisa ditunda karena ujian harus dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dan serentak di seluruh Indonesia. Karena itu, meski anggaran dari pusat belum turun, pencetakan tetap dilakukan dengan perjanjian akan dibayar kemudian, dan pihak percetakan
menyetujuinya," kata Hudaya Latuconsina di Serang, Kamis (10/10/2013).

Ia menjelaskan, pengadaan lembar soal UN untuk SD diserahkan kepada pihaknya. Kemudian pihaknya mempercayakan pengadaan soal UN kepada salah satu percetakan di Tangerang yang hingga kini biaya cetaknya belum dibayar.

Menurutnya, anggaran untuk pengadaan soal UN SD, awalnya diberi tanda 'bintangi' sehingga tidak bisa dicairkan. Namun, setelah tanda 'bintang'-nya dicabut, juga belum dapat dicairkan hingga kini.

Dalam beberapa kali pertemuan dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jelas Hudaya, pihaknya selalu menanyakan masalah biaya cetak soal UN tersebut, dan mendapat jawaban 'nanti pasti dicairkan'.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Hudaya Latuconsina mengungkapkan, Dinas  Pendidikan (Disdik) Provinsi Banten masih memilik hutang kepada percetakan di Tangerang senilai Rp 3 miliar.

Hutang ini merupakan biaya pencetakan soal ujian nasional (UN) 2013 tingkat Sekolah Dasar (SD).

"Pengadaan soal UN tidak bisa ditunda karena ujian harus dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dan serentak di seluruh Indonesia.

Karena itu, meski anggaran dari pusat belum turun, pencetakan tetap dilakukan dengan perjanjian akan dibayar kemudian, dan pihak percetakan
menyetujuinya," kata Hudaya Latuconsina di Serang, Kamis (10/10/2013).

Ia menjelaskan, pengadaan lembar soal UN untuk SD diserahkan kepada pihaknya. Kemudian pihaknya mempercayakan pengadaan soal UN kepada salah satu percetakan di Tangerang yang hingga kini biaya cetaknya belum dibayar.

Menurutnya, anggaran untuk pengadaan soal UN SD, awalnya diberi tanda 'bintangi' sehingga tidak bisa dicairkan. Namun, setelah tanda 'bintang'-nya dicabut, juga belum dapat dicairkan hingga kini.

Dalam beberapa kali pertemuan dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jelas Hudaya, pihaknya selalu menanyakan masalah biaya cetak soal UN tersebut, dan mendapat jawaban 'nanti pasti dicairkan'. Namun, hingga kini belum cair juga.(sumber)