Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di segala bidang, khususnya mutu pendidikan dan pengembangan potensi sumber daya daerah yang dinilai masih sangat rendah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mencanangkan Program Beasiswa Unggulan tingkat Nasional dan Internasional sejak 2006 lalu. Pengertian unggulan di sini adalah keutamaan pada pengembangan sistem pembelajaran, prestasi calon peserta dan bidang studi yang dikembangkan di perguruan tinggi penyelenggara sehingga pemenuhan arti unggulan dapat salah satu, salah dua atau semuanya dari hal tersebut.
Kamis, 17 Oktober 2013
Selasa, 15 Oktober 2013
Mau Tawuran, 120 Pelajar Diamankan Polisi
TANGERANG-Sebanyak 120 pelajar dari sejumlah SMK Kota
Tangerang dan Jakarta diamankan kepolisian karena akan melakukan aksi
tawuran, kemarin. Dari tangan mereka juga didapatkan sejumlah senjata
tajam.
Ratusan pelajar yang terdiri dari SMK PGRI 2 Tangerang, SMK PGRI 11 Serpong, SMK Bhipuri Serpong, SMK Korpri Balaraja dan SMK Cengkareng itu, rencananya akan melakukan penyerangan ke SMA dan SMK Yuppentek yang berada dikawasan Jalan Veteran, Kota Tangerang.
Ratusan pelajar yang terdiri dari SMK PGRI 2 Tangerang, SMK PGRI 11 Serpong, SMK Bhipuri Serpong, SMK Korpri Balaraja dan SMK Cengkareng itu, rencananya akan melakukan penyerangan ke SMA dan SMK Yuppentek yang berada dikawasan Jalan Veteran, Kota Tangerang.
Jumat, 11 Oktober 2013
Disdik Banten Hutang Soal UN Rp 3 Miliar
Kepala
Dinas Pendidikan Provinsi Banten Hudaya Latuconsina mengungkapkan,
Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Banten masih memilik hutang kepada
percetakan di Tangerang senilai Rp 3 miliar.
Hutang ini merupakan biaya pencetakan soal ujian nasional (UN) 2013 tingkat Sekolah Dasar (SD).
"Pengadaan soal UN tidak bisa ditunda karena ujian harus dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dan serentak di seluruh Indonesia. Karena itu, meski anggaran dari pusat belum turun, pencetakan tetap dilakukan dengan perjanjian akan dibayar kemudian, dan pihak percetakan
menyetujuinya," kata Hudaya Latuconsina di Serang, Kamis (10/10/2013).
Ia menjelaskan, pengadaan lembar soal UN untuk SD diserahkan kepada pihaknya. Kemudian pihaknya mempercayakan pengadaan soal UN kepada salah satu percetakan di Tangerang yang hingga kini biaya cetaknya belum dibayar.
Menurutnya, anggaran untuk pengadaan soal UN SD, awalnya diberi tanda 'bintangi' sehingga tidak bisa dicairkan. Namun, setelah tanda 'bintang'-nya dicabut, juga belum dapat dicairkan hingga kini.
Dalam beberapa kali pertemuan dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jelas Hudaya, pihaknya selalu menanyakan masalah biaya cetak soal UN tersebut, dan mendapat jawaban 'nanti pasti dicairkan'.
Hutang ini merupakan biaya pencetakan soal ujian nasional (UN) 2013 tingkat Sekolah Dasar (SD).
"Pengadaan soal UN tidak bisa ditunda karena ujian harus dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dan serentak di seluruh Indonesia. Karena itu, meski anggaran dari pusat belum turun, pencetakan tetap dilakukan dengan perjanjian akan dibayar kemudian, dan pihak percetakan
menyetujuinya," kata Hudaya Latuconsina di Serang, Kamis (10/10/2013).
Ia menjelaskan, pengadaan lembar soal UN untuk SD diserahkan kepada pihaknya. Kemudian pihaknya mempercayakan pengadaan soal UN kepada salah satu percetakan di Tangerang yang hingga kini biaya cetaknya belum dibayar.
Menurutnya, anggaran untuk pengadaan soal UN SD, awalnya diberi tanda 'bintangi' sehingga tidak bisa dicairkan. Namun, setelah tanda 'bintang'-nya dicabut, juga belum dapat dicairkan hingga kini.
Dalam beberapa kali pertemuan dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jelas Hudaya, pihaknya selalu menanyakan masalah biaya cetak soal UN tersebut, dan mendapat jawaban 'nanti pasti dicairkan'.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Banten Hudaya Latuconsina mengungkapkan, Dinas Pendidikan (Disdik)
Provinsi Banten masih memilik hutang kepada percetakan di Tangerang senilai Rp
3 miliar.
Hutang ini merupakan biaya pencetakan soal ujian nasional (UN) 2013 tingkat Sekolah Dasar (SD).
"Pengadaan soal UN tidak bisa ditunda karena ujian harus dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dan serentak di seluruh Indonesia.
Hutang ini merupakan biaya pencetakan soal ujian nasional (UN) 2013 tingkat Sekolah Dasar (SD).
"Pengadaan soal UN tidak bisa ditunda karena ujian harus dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dan serentak di seluruh Indonesia.
Senin, 07 Oktober 2013
MTs Dharma Bhakti Adiyasa Dibobol Maling
Tindak pencurian semakin marak
di Tangerang. Kali ini, yang disasar adalah MTs Dharma Bhakti Adiyasa, di Jalan
Raya Cisoka Adiyasa, Kampung Jengkol, Desa Cikuya, Kecamatan Solear, Kabupaten
Tangerang, Senin (7/10/2013).
Kepala Sekolah MTS Dharma Bhakti Adiyasa, A. Taufik mengatakan, aksi pencurian di sekolah tersebut diketahui pagi tadi, setelah mendapat laporan dari Komarudin, penjaga sekolah.
Kepala Sekolah MTS Dharma Bhakti Adiyasa, A. Taufik mengatakan, aksi pencurian di sekolah tersebut diketahui pagi tadi, setelah mendapat laporan dari Komarudin, penjaga sekolah.
Sabtu, 05 Oktober 2013
Waduh, Demi Sertifikasi Guru Palsukan Ijazah!
JAKARTA - Sertifikasi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas para guru.
Tetapi sayang, ternyata ada oknum guru nekad memalsukan ijazah demi
meraih sertifikasi dan mendapatkan tunjangan.
Ketua Asosiasi Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) Swasta Sulistiyo mengatakan, pihaknya mendesak kepolisian untuk segera menindak para pelakunya. Pasalnya, pemalsuan ini sudah dilakukan oleh sindikat yang memanfaatkan program sertifikasi profesi guru. Dia juga meminta Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) untuk mencermati ijazah yang ada sebelum para guru ini dikirim ke LPTK.
Ketua Asosiasi Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) Swasta Sulistiyo mengatakan, pihaknya mendesak kepolisian untuk segera menindak para pelakunya. Pasalnya, pemalsuan ini sudah dilakukan oleh sindikat yang memanfaatkan program sertifikasi profesi guru. Dia juga meminta Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) untuk mencermati ijazah yang ada sebelum para guru ini dikirim ke LPTK.
Santri Bakar Kasur Bekas, Pesantren Yusuf Mansyur Terbakar
TANGERANG- Sebuah kebakaran melanda pondok pesantren
Daarul Quran yang dipimpin soleh Ustadz Yusuf Mansur, di kawasan
Cipondoh, Tangerang, Banten, Jumat (4/10/2013). Saung tempat belajar
santri pun ludes terbakar akibat si jago merah.
"Saung-saung DQ terbakar. Mohon doanya ya. Mohon doa. Semoga Allah memaafkan & mengampuni semua kesalahan kami. Banyak belajar. Mohon doa ya," kicaunya.
"Saung-saung DQ terbakar. Mohon doanya ya. Mohon doa. Semoga Allah memaafkan & mengampuni semua kesalahan kami. Banyak belajar. Mohon doa ya," kicaunya.
Rabu, 02 Oktober 2013
Distribusi Buku Tidak Merata, Kendala Kurikulum 2013
Kendala masih membayangi pengimplementasian Kurikulum 2013. Salah
satunya adalah distribusi buku paket yang tidak merata ke setiap
sekolah. Kendala tersebut diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga DIJ, Kadarmanta Baskara Aji.
Menurut dia, tidak meratanya pendistribusian buku paket di DIJ akibat data jumlah siswa yang diberikan sekolah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah data lama. Sehingga, pada saat penerimaan siswa baru terjadi ketidaksesuaian data.
“Sekolah kebanyakan masih menggunakan data kelas terakhir. Padahal bisa saja tahun ajaran baru ini sekolah sudah menambah atau mengurangi kuota siswa,” kata Aji kemarin (14/8).
Dari laporan yang masuk Disdikpora DIJ, tercatat kekurangan yang dialami sekolah bervariasi. Bahkan ada sekolah yang sampai kekurangan 100 eksemplar buku paket.
Menurut dia, tidak meratanya pendistribusian buku paket di DIJ akibat data jumlah siswa yang diberikan sekolah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah data lama. Sehingga, pada saat penerimaan siswa baru terjadi ketidaksesuaian data.
“Sekolah kebanyakan masih menggunakan data kelas terakhir. Padahal bisa saja tahun ajaran baru ini sekolah sudah menambah atau mengurangi kuota siswa,” kata Aji kemarin (14/8).
Dari laporan yang masuk Disdikpora DIJ, tercatat kekurangan yang dialami sekolah bervariasi. Bahkan ada sekolah yang sampai kekurangan 100 eksemplar buku paket.
Selasa, 01 Oktober 2013
Kepsek SMPN 4 dan Kadisdik Tangsel dipanggil DPRD
TANGSEL-Diduga melakukan pungutan liar, kepada ratusan
siswa. Kepala Sekolah SMPN 4 Pamulang, Kota Tangsel dipanggil DPRD
setempat. Itu terjadi lantaran jumlah pungutan liar tersebut mencapai
Rp300 ribu - Rp. 400 ribu persiswa.
Usai pertemuan Kepala SMPN 4 Pamulang, Kota Tangsel Rita Juwita, langsung memilih tidak berkomentar bergegas pergi saat wartawan hendak wawancarainya.
Usai pertemuan Kepala SMPN 4 Pamulang, Kota Tangsel Rita Juwita, langsung memilih tidak berkomentar bergegas pergi saat wartawan hendak wawancarainya.
Langganan:
Postingan (Atom)